HERALDKALTIM, BALIKPAPAN — Langkah besar diambil Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Usai pelantikan pada 20 Februari, mereka resmi menjalankan program unggulan bertajuk Gratis Pol, salah satunya mencakup subsidi penuh iuran BPJS Kesehatan bagi warga Bumi Etam.
Program ini merupakan perluasan dari kebijakan serupa yang sebelumnya diterapkan di Balikpapan. Kini, pembiayaan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 yang sebelumnya ditanggung APBD kota akan beralih ke APBD provinsi. Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menunggu surat resmi dari Gubernur terkait kebijakan ini.
“Surat yang menyatakan dana iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 yang ditanggung Pemkot Balikpapan akan diganti oleh pemprov masih kami tunggu. Jika sudah resmi, maka dana APBD kota bisa dialokasikan untuk program lain,” ujar Muhaimin kepada Kaltim Post.
Meski saat ini APBD Balikpapan masih menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan, Pemkot siap menyesuaikan dalam APBD perubahan begitu kebijakan Pemprov mulai berjalan. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menambahkan bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai oleh Pemkot akan dialihkan ke Pemprov.
“Gubernur mengadopsi kebijakan Balikpapan agar diterapkan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, terutama untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3,” jelasnya.
Dengan perubahan ini, APBD Balikpapan diperkirakan dapat menghemat hingga Rp 90 miliar. Dana tersebut bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti pembangunan sekolah baru, penyediaan fasilitas kesehatan, serta subsidi pendidikan.
Namun, Bagus menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi program prioritas, seperti pemberian seragam gratis bagi siswa kelas 1 dan kelas 7, subsidi SPP sekolah swasta, serta pembangunan unit sekolah baru. Bahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan efisiensi anggaran demi efektivitas program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi hak masyarakat. Kami tetap fokus pada program pro-rakyat seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan pembangunan sekolah. Rapat-rapat pemerintahan pun diarahkan untuk dilakukan di ruang pertemuan, bukan di hotel, sesuai instruksi efisiensi,” tegasnya.
Seluruh kebijakan ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029. Dengan fokus pada efisiensi dan pemerataan, Pemprov Kaltim bertekad membawa perubahan nyata bagi warganya. (*)
