HERALDKALTIM.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (6/2/2025) untuk membahas kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) yang terjadi pekan ini.
Pertemuan tersebut melibatkan Info Taruna Samarinda (ITS), PT Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan pemerintah guna mencari solusi atas permasalahan kelakaan dan jalur distribusi gas subsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, muncul wacana melibatkan peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pendistribusian LPG 3 kg. Gagasan ini dinilai dapat membantu menyalurkan LPG subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
Ketua Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, menyoroti perbedaan harga yang cukup mencolok antara pangkalan resmi dan pengecer.
“Terlampau tinggi harganya. Seharusnya harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan Rp 18 ribu, idealnya pengecer bisa menjual di angka Rp 25 ribu. Itu masih ditolerir,” ungkapnya usai rapat.
Joko juga menyambut baik usulan pelibatan Ketua RT untuk memastikan bahwa gas subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kalau di RT kan jelas datanya, mana yang memang membutuhkan, mana yang tidak. Jadi ini juga kita berikan masukan di RDP tadi,” tambahnya.
