HERALDKALTIM.COM — Dalam rangka meningkatkan layanan sosial di Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Sosial Provinsi terus melakukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas pelayanan di berbagai panti sosial.
“Kami punya lima panti di bawah pengelolaan pemerintah provinsi dan akan menambah satu lagi, yaitu panti disabilitas yang tahun ini bisa diresmikan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Kamis, 9 Januari 2025.
Penambahan dan Peningkatan Kapasitas Panti Disabilitas
Dinas Sosial menargetkan panti disabilitas yang baru dapat menampung hingga 200 orang. Namun, operasional tahap awal direncanakan untuk menampung 50 orang, disesuaikan dengan kapasitas fasilitas yang tersedia.
Peningkatan layanan ini dianggap krusial mengingat adanya potensi peningkatan masalah sosial akibat perkembangan demografi, terutama karena migrasi yang dipicu oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Semakin banyak penduduk, potensi masalah sosial juga semakin besar. Untuk itu, kami menyiapkan pelaksanaan pelayanan yang optimal di dalam panti,” jelas Andi.
Kerja Sama dengan Panti Swasta
Selain meningkatkan kapasitas panti milik pemerintah, Dinsos Kaltim juga menggandeng panti-panti sosial swasta di kabupaten/kota. Langkah ini diambil untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang kesulitan mengakses fasilitas di ibu kota provinsi.
“Kerja sama ini untuk meng-cover masyarakat di wilayah yang mungkin kesulitan mengakses layanan panti,” katanya.
Panti-panti yang diajak kerja sama akan melalui proses verifikasi ketat, terutama yang telah terakreditasi, guna memastikan kualitas layanan yang diberikan.
Layanan Rehabilitasi di Luar Panti
Dinsos Kaltim juga merencanakan layanan bagi penyandang disabilitas yang masih tinggal bersama keluarga. Penyandang disabilitas ini tetap akan terdaftar di panti, tetapi kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh pemerintah meskipun mereka tidak tinggal di fasilitas tersebut.
“Mereka tetap teregistrasi di dalam panti, tapi dirawat di rumah. Kebutuhan dasarnya nanti kami juga yang penuhi,” ungkap Andi.
Layanan ini ditujukan untuk membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki keterbatasan dalam merawat anggota keluarga dengan disabilitas di rumah.
“Bisa jadi karena anaknya banyak atau penghasilannya terbatas, sehingga mereka kesulitan merawat di rumah. Nah, ini yang kami monitor dan lakukan assesmen,” tutup Andi.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
