HERALDKALTIM.COM — Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp75,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024 saja, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp43,4 triliun.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, realisasi anggaran pembangunan IKN pada tahun 2024 mencapai Rp43,4 triliun, atau 97,3 persen dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp44,5 triliun.
Suahasil juga merinci total anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan IKN selama tiga tahun tersebut:
- Tahun 2022: realisasi sebesar Rp5,5 triliun,
- Tahun 2023: realisasi sebesar Rp27,0 triliun,
- Tahun 2024: realisasi sementara mencapai Rp43,3 triliun.
Pembangunan IKN memberikan dampak positif, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024 yang digelar di Jakarta, Senin, 6 Januari 2024.
Suahasil juga menjelaskan penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai proyek strategis, di antaranya:
- Pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lainnya.
- Pembangunan Gedung Otorita IKN (OIKN).
- Tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri.
- Proyek rumah tapak untuk menteri.
- Rumah sakit IKN.
- Infrastruktur utama seperti jalan tol, jalan utama, jembatan, dan bandara di kawasan IKN.
- Penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta proyek pengendalian banjir di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, pembangunan IKN telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Kaltim. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini meningkat dari 4,5 persen pada 2022 menjadi 6,2 persen pada 2023, dan tetap berada di angka 6,2 persen pada triwulan III 2024.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim mengalami penurunan dari 5,71 persen pada 2022 menjadi 5,14 persen pada 2024, dengan terciptanya 129 ribu lapangan kerja baru.
Meski harga komoditas seperti batu bara dan CPO mengalami fluktuasi, perekonomian Kalimantan tetap terjaga berkat dukungan APBN dan APBD.
“Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah,” tutup Suahasil.
