HERALDKALTIM.COM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus memperkuat pengawasan dan pemantauan hubungan antarlembaga untuk memastikan kesiapan pengawasan dalam Pilkada Serentak 2024.
Pertemuan multipihak yang diadakan di Kalimantan Timur dihadiri oleh Plt. Inspektur Wilayah II Bawaslu RI, Pirgok; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni; dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Polri, serta KPU dan Bawaslu Kalimantan Timur.
Pirgok mengingatkan, ada peningkatan kerawanan dalam pemilihan 2024. Tidak hanya persoalan politik uang, tetapi juga potensi konflik antarpeserta Pilkada.
“Bawaslu melihat adanya potensi kerawanan pada tahap kampanye, seperti politik uang, keterlibatan aparatur pemerintah, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan konflik antarpeserta serta pendukung pasangan calon,” ujar Pirgok di Horison Ultima, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 12 November 2024.
Ia menambahkan, pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, potensi kerawanan lain termasuk kesalahan prosedur yang dapat berujung pada pemungutan suara ulang atau susulan.
“Bawaslu berfokus untuk menghindari potensi konflik yang tidak sehat atau tidak fair antara calon,” tambahnya.
Sekda Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan, pihaknya telah memberikan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami memberikan hibah dalam dua tahap, yaitu 2023 dan 2024. Hanya Kota Bontang dan Kota Balikpapan yang telah mengalokasikan dana hibah sepenuhnya pada tahun 2023,” kata Sri.
Ia juga menjelaskan bahwa Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi yang menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga tingkat PPS.
“Kami telah memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tugas penyelenggara pemilu cukup masif, terutama saat pelaksanaan dan pascapelaksanaan, khususnya saat penghitungan suara,” ujarnya.
